Keuangan & SPP

Perhatian Penting

Kelancaran administrasi keuangan berkaitan langsung dengan hak-hak akademik siswa, termasuk akses ujian, kegiatan sekolah, dan pengambilan dokumen resmi. Sekolah menerapkan kebijakan ini secara konsisten demi keberlangsungan mutu layanan pendidikan.

Jenis biaya sekolah dan periode pembayarannya

Jenis Biaya	Periode	Keterangan
SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan)	Bulanan	Dibayarkan paling lambat tanggal 1–25 setiap bulan
Uang Tahunan / Dana Pengembangan	Tahunan (awal tahun ajaran)	Sesuai kesepakatan awal pendaftaran
Biaya Seragam	Saat penerimaan / penggantian	Sesuai ketentuan Panduan Seragam unit
Biaya Puncak Karya & Buku Tahunan	Akhir tahun ajaran	Sesuai ketentuan tanggal Puncak Karya

1. Pembayaran seluruh kewajiban keuangan dilakukan melalui Virtual Account peserta didik yang diinformasikan melalui Dinar App.
2. Batas waktu pembayaran SPP adalah setiap tanggal 1–25. Keterlambatan melewati tanggal tersebut otomatis berstatus tunggakan.

Siswa yang memiliki tunggakan keuangan akan mendapatkan pemberitahuan secara berkala melalui Dinar App kepada orang tua/wali. Ketentuan hak akademik berdasarkan status keuangan:

Dampak tunggakan berdasarkan kondisinya

Kondisi Tunggakan	Dampak	Catatan
SPP ≤ 1 bulan	Pemberitahuan via Dinar App	Tidak ada pembatasan hak akademik
SPP > 3 bulan	Pembatasan akses kegiatan berbayar; tidak dapat mengambil rapor	Wajib menghadap kepala sekolah & bendahara untuk solusi
Tunggakan uang kegiatan	Tidak dapat mengikuti kegiatan terkait	Kegiatan: outing, projek, festival, dll.
Tunggakan saat akhir tahun	Ijazah dan dokumen resmi ditahan hingga lunas	Berlaku untuk kelas akhir jenjang (TK/SD/SMP/SMA)

Kartu ujian siswa hanya muncul di Dinar App apabila seluruh kewajiban keuangan lunas atau telah ada kesepakatan resmi dengan pihak sekolah.

1. Orang tua yang mengalami kesulitan keuangan dianjurkan segera menghubungi kepala sekolah atau bendahara sebelum tunggakan bertambah.
2. Sekolah membuka kemungkinan cicilan atau penundaan pembayaran berdasarkan permohonan tertulis dan pertimbangan kondisi yang dapat diverifikasi.
3. Kesepakatan cicilan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh orang tua dan kepala sekolah.
4. Siswa yang memiliki kesepakatan cicilan resmi tidak mengalami pembatasan hak akademik selama kesepakatan dipatuhi.